PENDAHULAN
1.1. Latar Belakang Masalah
Menurut definisi resminya, RRC merupakan suatu negara komunis karena ia memang merupakan negara komunis pada kebanyakan abad ke-20 yang lalu. Secara resmi ia masih dikenal sebagai negara komunis, meskipun sejumlah ilmuwan politik kini tidak mendefinisikannya sebagai negara komunis. Tiada definisi yang tepat yang dapat diberikan kepada jenis pemerintahan yang diamalkan negara ini, karena strukturnya tidak dikenal pasti. Salah satu sebab masalah ini ada adalah karena sejarahnya, China merupakan negara yang diperintah oleh para kaisar selama 2000 tahun dengan sebuah pemerintahan pusat yang kuat dengan pengaruh Kong Hu Cu. Setelah tahun 1911 pula, China diperintah secara otokratis oleh KMT dan beberapa panglima perang dan setelah 1949 pula didobrak partai komunis China.
Rezim RRC sering dikatakan sebagai otokratis, komunis dan sosialis. Ia juga dilihat sebagai kerajaan komunis. Anggota komunis yang bersayap lebih ke kiri menjulukinya negara kapitalis. Memang, negara China semakin lama semakin menuju ke arah sistem ekonomi bebas. Dalam suatu dokumen resmi yang dikeluarkan baru-baru ini, pemerintah menggariskan administrasi negara berdasarkan demokrasi, meskipun keadaan sebenarnya di sana tidak begitu.
Pemerintah RRC dikawal oleh Partai Komunis China (CCP). Walaupun terdapat sedikit-banyak gerakan ke arah liberalisasi, seperti pemilu yang sekarang diadakan di peringkat kampung dan sebagian badan perwakilan menampakkan sikap tegas mereka dari masa ke masa, partai ini terus memiliki kawalan terutama atas pemilihan jabatan-jabatan pemerintahan. Walaupun negara menggunakan cara otokratis untuk mengusir elemen-elemen penentangan terhadap pemerintahannya, ia pada masa yang sama juga mencoba mengurangi penentangan dengan memajukan ekonomi, membenarkan tunjuk perasaan pribadi, dan melayani para penentang yang dianggap tidak berbahaya terhadap pemerintah secara lebih adil.
Penyaringan terhadap dakyah-dakyah politik juga rutin, dan RRC secara berang menghapuskan protes atau organisasi apapun yang dianggapnya berbahaya terhadap pemerintahannya, seperti yang terjadi di Tiananmen pada tahun 1989. Akan tetapi, media republik rakyat ini semakin aktif menyiarkan masalah sosial dan menghebohkan gejala 'penyogokan' di peringkat bawahan pemerintahan. RRC juga begitu berhasil menghalangi gerakan informasi, dan ada masanya mereka terpaksa mengganti polisi mereka sebagai tindakan balas terhadap protes rakyat. Walaupun penentangan berstruktur terhadap CCP tidak dibenarkan sama sekali, demonstrasi rakyat semakin lama semakin kerap dan dibiarkan. Baru-baru ini, Hu Jintao yang ingin mempopulerkan gambaran konservatif, meningkatkan pengawalan pemernitahan atas harian-harian, termasuk harian-harian luar termasuk New York Times. Namun tidak dinafikan ini kemungkinan juga bersumber dari sifat harian-harian Barat yang sering menyeleweng dalam memberi laporan yang sebenarnya dan bersifat angkuh dan biadab serta tidak faham sensitivitas negara Timur.
Popularitas PKC di kalangan rakyat sukar diukur, karena tiada pemilu di tingkat nasional, dan apabila orang China ditanya secara sendirinya pula, ada sebagian yang menyokong dan ada pula yang membangkang. Secara umum, banyak dari mereka yang suka akan peranan pemerintahan mengabadikan stabilitas, yang membolehkan ekonomi maju tanpa masalah apapun. Antara masalah-masalah politik yang utama di China adalah jurang sosial diantara kaya dan miskin dan gejala suap yang berlaku karena biokrasi pemerintahan.
Terdapat juga partai politik yang lain di RRC, walaupun mereka hanya sekadar sub-partai atau parti yang rapat dengan PKC. PKC mengadakan dialog dengan mereka melalui suatu badan perhubungan khusus, yang dinamai Dewan Perhubungan Cadangan Rakyat China (CPPCC) yang dipertimbangkan RRC. Cara ini lebih disukai pemerintahan dibandingkan pemilu. Kendati begitu, partai ini secara totalnya tidak memberi kesan apapun terhadap polisi dan dasar-dasar kerajaan. Fungsi badan perhubungan khusus ini lebih kepada mata luaran CPP, walaupun terdapat pengawai badan ini di semua tingkat pemerintahan.
1.2. Tujuan Makalah
1. Untuk mengetahui sejarah konstitusi di Negara China.
2. Untuk mengetahui konstitusi yang berlaku di China dari masa ke masa.
3. Untuk mengetahui sistem politik yang berlaku di Negara China sekarang.
4. Untuk mengetahui keadaan sistem pelaksanaan konstitusi Negara china
1.3. Manfaat Makalah
1. Menambah pengetahuan kita mengenai sejarah konstitusi Negara China.
2. Memberikan gambaran kepada kita mengenai perubahan konstitusi dan sistem pemerintahan di Negara China.
3. Menambah wawasan sejauh mana perkembangan politik Negara China dalam memegang konstitusi yang dianutnya.
4. Memberikan gambaran tentang pelaksanaan konstitusi Negara China.
BAB II
PEMBAHASAN
2.1. Bentuk Konstitusi Negara China
China dengan nama lengkap Republik Rakyat China (people’s Republic of China) merupakan negara terbesar di daratan Asia yang masih bertahan dengan sistem komunis. Dalam bidang politik, China menerapkan sistem komunis dengan kontrol yang ketat terhadap warganya. Dalam bidang ekonomi, China menerapkan sistem ekonomi pasar. Produk-produk China sekarang ini banyak yang membanjiri pasaran dunia.
Pokok-pokok sistem pemerintahan di China adalah :
a. Bentuk negara adalah kesatuan yang terdiri atas 23 provinsi
b. Bentuk pemerintahan adalah republik dengan sistem demokrasi komunis
c. Kepala negara adalah presiden, sedangkan kepala pemerintahan adalah perdana menteri. Presiden dipilih oleh Kongres Rakyat Nasional untuk masa jabatan 5 tahun (biasanya merangkap sebagai Ketua Partai). Sedangkan untuk jabatan Perdana menteri (Sekretaris Jenderal Partai) diusulkan oleh presiden dengan persetujuan Kongres Rakyat Nasional
d. Menggunakan sistem unikameral, yaitu Kongres Rakyat Nasional (National People’s Congress or Quanguo Renmin Daibiao Dahui) dengan jumlah 2.979 orang. Anggotanya merupakan perwakilan dari wilayah, daerah, kota dan provinsi untuk masa jabatan 5 tahun. Badan ini memiliki kekuasaan penting di China dengan anggotanya dari orang-orang partai komunis.
e. Lembaga negara tertinggi adalah Konggres Rakyat Nasional yang bertindak sebagai badan legislatif (biasanya didominasi oleh Partai Komunis China).
f. Kekuasaan yudikatif (Badan kehakiman) terdiri atas Supreme Peoples Court, Local Peoples Courts dan Special Peoples Courts. Kekuasaan yudikatif dijalankan secara bertingkat kaku oleh Pengadilan Rakyat di bawah pimpinan Mahkamah Agung China.
Republik Rakyat China yang secara resmi diproklamasikan pada tanggal 1 Oktober 1949, secara relatif masih merupakan sistem politik baru. Pengaruh yang paling langsung terhadap Komunisme China, yaitu lingkungan revolusioner, komunisme Soviet, dan sejarah Partai Komunis China sendiri sebelum tahun 1949, umumnya merupakan fenomena-fenomena abad keduapuluh. Akan tetapi, tradisi politik pra-modern China, yang secara resmi berakhir dalam tahun 1911 dengan runtuhnya Dinasti Ching (Manchu), mempunyai pengaruh besar pada pemerintahan sekarang.
Struktur pemerintahan daerah di China pada dasarnya terdiri dari tiga tingkat pemerintahan resmi – provinsi, kabupaten, dan dasar – ditambah berbagai unit lain di bawah atau di antara tingkat-tingkat ini. Dari sudut pandangan warganegara, unit-unit yang paling penting adalah unit-unit yang ada di bawah tingkat pemerintahan dasar. Unit-unit ini meliputi kantor-kantor polisi dan kantor-kantor cabang kecil yang dibentuk oleh pemerintah-pemerintah tingkat dasar dan berbagai unit pemukiman dan produksi seperti desa-desa, toko-toko koperasi pertanian, rukun kampung, kota, sekolah-sekolah, pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan, kantor-kantor, dan unit-unit angkatan bersenjata. Selain itu, Tentara Pembebasan Rakyat (TPR) merupakan organ penting ketiga dalam struktur politik nasional di China.
2.2. Pelaksanaan Konstitusi Negara China
Dalam proses pelaksanaan konstitusi di negara China, antar teori dengan pelaksanaan belum berjalan sempurna disebabkan oleh banyaknya korupsi dikalangan para pejabat. Korupsi adalah harga yang harus dibayar China demi perubahan dari ekonomi terpusat ke sistem pasar, karena seperti pelumas yang dapat meminyaki keseluruhan sistem politik di masyarakat yang sedang berubah ini.
China memasuki abad ke-21 dengan sisa-sisa ideologi sosialisnya di satu kaki dan upaya keras menjadi salah satu kekuatan dunia di kaki yang lain. Bila semasa Mao berkuasa China masih menerapkan aturan-aturan yang otokratis, pemujaan berlebihan pada sosok pemimpin negara, ortodoksi yang kaku dan isolasionisme, maka di era 1990-an dan awal abad ke-21 ini pemerintah China dihadapkan pada penduduk yang jauh lebih berpendidikan dan bisa mengartikulasikan diri. China yang tadinya menggunakan revolusi komunis (yang berkaitan erat dengan radikalisme kelas pekerja, egalitarianisme, dan memusuhi imperialisme Barat) telah digantikan oleh China yang termodernisasi, dengan ekonomi industri kapitalis yang terintegrasi dengan dunia, penerapan konsep demokrasi, dan pengembangan SDM melalui sistem pendidikan yang maju. Ini merupakan bukti adanya penolakan pada revolusi atas nama modernisasi atau dengan kata lain penolakan pada sosialisme atas nama kapitalisme.
Transisi dari ekonomi sosialis yang terpusat menuju ekonomi pasar bebas memang menjadikan taraf kehidupan sebagian besar rakyat China semakin membaik. Karenanya tidaklah mengherankan bila kemakmuran bukan lagi menjadi barang mewah di China. Boom ekonomi telah membawa kemajuan besar dalam standar kehidupan kebanyakan orang urban China.4 Meski China belum tentu segera akan menjadi masyarakat yang terbuka dan bebas, tetapi pembatasan terhadap kebudayaan pop dan hal-hal berbahaya lainnya dari Barat telah mulai dikurangi ¾ bukti bahwa kapitalisme telah semakin dalam menancapkan kukunya di China.
Transisi itu juga menimbulkan berbagai permasalahan akut yang harus segera diatasi. Kenneth Lieberthal, seorang sinolog dari University of Michigan, membuat daftar lima masalah tergawat yang dihadapi China dewasa ini:
(1) penurunan derajat mutu lingkungan hidup,
(2) pengangguran,
(3) konflik-konflik separatisme yang mengarah pada disintegrasi,
(4) keikutsertaan China dalam WTO, dan
(5) korupsi yang endemik. Sehubungan dengan masalah yang terakhir, China menyadari bahwa sebuah lingkungan politik dan sosial yang stabil merupakan kebutuhan bagi upaya mempertahankan pembangunan ekonomi yang sehat, termasuk di dalamnya perjuangan melawan korupsi.
Inilah sebabnya mengapa pemerintah China sejak permulaan reformasi telah bertekad untuk menjadikan pembangunan ekonomi sebagai tugas utama dan bersamaan dengan itu juga berusaha keras melawan korupsi demi menjamin stabilitas serta memajukan reformasi dan pembangunan. Korupsi merupakan salah satu tantangan politik dan ekonomi terbesar yang dihadapi oleh China di abad ke-21. Diperkirakan bernilai sama dengan 13-16% dari GDP China, korupsi adalah sebuah kerugian ekonomi yang besar dan suatu “polusi sosial” yang mengakibatkan masalah-masalah seperti kerusakan lingkungan, ketidakstabilan sosial politik, dan menurunnya kredibilitas pejabat pemerintah. Menurut survei di tahun 1998 dan 1999, orang China melihat korupsi sebagai faktor utama yang menyumbang pada instabilitas sosial.
Di tahun 2000, sedikit berubah ketika mereka yang disurvei menempatkan “pengangguran atau PHK” di atas korupsi sebagai sumber utama instabilitas sosial. Skandal-skandal keuangan yang menyebar luas menimbulkan kekacuan di banyak tempat di China. Korupsi yang meluas di China merefleksikan sebuah krisis sosial, politik yang dalam. Peristiwa Tiananmen 8 Juni 1989 menandai berakhirnya tahap revolusioner gerakan Komunis dan kini para pemimpin China secara terbuka mengakui bahwa PKC telah berubah dari alasan pendiriannya sebagai partai vanguard yang proletarian: para kader Partai kini merasa bahwa mereka tidak lagi dibatasi oleh etika-etika ortodoks. Banyak di antara mereka melihat pluralisme ekonomi sebagai kesempatan bagi mereka untuk berbuat curang.
Ketakutan bahwa reformasi ekonomi akan gagal suatu saat dan tiadanya keyakinan diri bahwa masyarakat akan tetap stabil dalam jangka waktu yang lama lebih jauh mendorong mereka untuk cepat menjadi kaya. Slogan Mao “Melayani rakyat” telah dibuang jauh-jauh untuk digantikan motto baru “Gunakan kekuasaan sebaik-baiknya selagi engkau masih berkuasa”. Mengapa korupsi dianggap sebagai salah satu masalah paling besar yang dihadapi China saat ini?
Di samping kerusakan ekonomi, sosial, dan politik yang ditimbulkannya, sifat distribusi tindak korupsi itu juga sudah sangat luas. Korupsi telah melebar tidak hanya dilakukan oleh para pejabat negara, tetapi juga polisi, tentara, bahkan anggota triad. Korupsi sekarang sudah bersifat hi-tech dan melintasi batas negara. Kader-kader partai mudah saja menggaji akuntan atau staf lain untuk melakukan money laundering di luar negeri, sebuah operasi yang difasilitasi oleh integrasi ekonomi China di pasar global. Mereka kadang baru ketahuan setelah ceroboh main banyak uang di Makau dan tempat judi lainnya di luar negeri. Banyaknya kader yang mempunyai anak dan istri yang tinggal di Amerika Serikat dan negara lain membuat transfer uang menjadi mudah.
Kebudayaan korupsi bahkan telah merambah ke sektor-sektor lain, misalnya sepak bola. Ada wasit yang menerima uang suap dalam jumlah besar dan servis wanita panggilan untuk memenangkan suatu tim tertentu. Bagaimana pemerintah China mencegah korupsi semakin meluas? Beberapa kebijakan memang telah diambil, seperti menaikkan gaji pegawai negeri (sejak tahun 1989 gaji pegawai negeri telah naik lima kali), meningkatkan transparansi dalam rekrutmen dan promosi pegawai negeri, menjalankan reformasi administrasi, dan membuka luas akses bagi publik untuk melihat via internet persiapan Olimpiade di Beijing pada tahun 2008.
Semuanya masih ditambah adanya landasan hukum yang kuat: Kongres Nasional Partai di tahun 1989 memutuskan bahwa penyalahgunaan kekuasaan, penyuapan, dan penggelapan uang merupakan kejahatan. Selanjutnya, pemerintah China telah melancarkan serangkaian kebijakan untuk melawan korupsi, meski hasil dan tingkat efektivitasnya masih diperdebatkan hingga kini. Salah satu kritik terhadap kampanye antikorupsi pemerintah misalnya, adalah pesimisme bahwa hukum akan menyentuh mereka yang berkuasa: “Yang mereka lakukan adalah menembak sejumlah kecil lalat (pejabat rendahan), tetapi membiarkan kabur macan besar (kader senior)”. Meski demikian, menarik untuk dicatat bahwa antara tahun 1992-2001 telah 239.710 kasus korupsi dimajukan ke pengadilan dan 173.974 orang, termasuk pejabat tinggi, menjadi pesakitan untuk dikenai sanksi yang bervariasi, mulai dari pemecatan, hukuman penjara, bahkan sampai hukuman mati.
Secara umum ada tujuh kebijakan antikorupsi yang direkomendasikan:
(1) meningkatkan transparansi urusan kepemerintahan, termasuk di antaranya melarang pejabat pemerintah, kepolisian, dan militer terjun ke dunia bisnis;
(2) mendorong partisipasi rakyat di urusan kepemerintahan;
(3) memperkuat peranan wakil-wakil rakyat di parlemen;
(4) menjamin sebuah peradilan yang independen;
(5) menekankan pertanggung- jawaban pejabat pemerintah terhadap kesalahan-kesalahan yang dibuat selama masa kerja mereka;
(6) memperluas kemerdekaan media, dan
(7) mengurangi intervensi pemerintah di bidang ekonomi.
” Deng mengasumsikan, China bisa saja tetap mengadopsi sosialisme, tetapi juga tidak haram berangkulan dengan kapitalisme selama pilihan yang diambil mendatangkan kemakmuran bagi rakyat.
2.3 Analisis Pelaksanaan Konstitusi Negara China
Menurut kami, pada masa Rezim RRC sering dikatakan sebagai otokratis, komunis dan sosialis, namun dikatakan juga sebagai sebuah kerajaan komunis. Dalam sebuah dokumen-dokumen resmi, pemerintahan di China menitikberatkan administrasi negara berdasarkan asas demokrasi, walaupun keadaan yang sebenarnya tidak seperti itu.
Negara China harus menerapkan cara otokratis untuk mengusir elemen-elemen yang menentangan terhadap bentuk pemerintahannya. Pada masa itu, diterapkan sebuah percobaan untuk mengurangi penentangan dengan memajukan suatu ekonomi, membenarkan segala hal perasaan pribadi, dan melayani para elemen penentang yang dianggap tidak berbahaya terhadap suatu pemerintahan yang lebih adil. Tetapi secara berang, RRC menghapuskan protes atau organisasi apapun yang telah dianggapnya berbahaya terhadap bentuk pemerintahannya itu.
Akan tetapi, RRC telah berhasil menghalangi gerakan informasi, dan ada saat-saat dimana mereka terpaksa menjadikan kepolisian mereka sebagai tindakan untuk membalas terhadap protes rakyat. Walaupun penentangan itu berstruktur terhadap CCP tidak dibenarkan sama sekali, demonstrasi dari rakyat semakin lama semakin kerap dan dibiarkan saja oleh pemerintahan China.
Secara umum, rakyat-rakyat disana banyak yang menyukai akan sebuah peranan pemerintahan untuk mengabadikan stabilitas, dan juga membolehkan ekonomi maju tanpa masalah apapun.
Dilihat dari letak geografisnya, China merupakan negara terbesar di daratan Asia yang masih bertahan dengan menggunakan sistem komunisnya. Pengaruh yang paling langsung terhadap Komunisme China, yaitu lingkungan revolusioner, komunisme Soviet, dan sejarah Partai Komunis China, umumnya merupakan sebuah fenomena-fenomena pada abad keduapuluh. Struktur pemerintahan daerah di China pada dasarnya memiliki tiga tingkat pemerintahan resmi (provinsi, kabupaten, dan dasar) ditambah dengan berbagai unit lain di bawah atau di antara tingkat-tingkat ini.
Pada masa Mao berkuasa di China, masih menerapkan aturan-aturan yang otokratis, sehingga pemujaan berlebihan pada sosok pemimpin negara, ortodoksi yang kaku dan isolasionisme. Namun pada awal abad ke-21, pemerintah China dihadapkan pada penduduk yang jauh lebih berpendidikan dan bisa mengartikulasikan diri. Penerapan konsep demokrasi, dan pengembangan SDM melalui sistem pendidikan yang maju, ini merupakan bukti adanya penolakan pada revolusi atas nama modernisasi atau dengan kata lain penolakan pada sosialisme atas nama kapitalisme.
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
China yang tadinya menggunakan revolusi komunis (yang berkaitan erat dengan radikalisme kelas pekerja, egalitarianisme, dan memusuhi imperialisme Barat) telah digantikan oleh China yang termodernisasi, dengan ekonomi industri kapitalis yang terintegrasi dengan dunia, penerapan konsep demokrasi, dan pengembangan SDM melalui sistem pendidikan yang maju. Ini merupakan bukti adanya penolakan pada revolusi atas nama modernisasi atau dengan kata lain penolakan pada sosialisme atas nama kapitalisme.
Transisi dari ekonomi sosialis yang terpusat menuju ekonomi pasar bebas memang menjadikan taraf kehidupan sebagian besar rakyat China semakin membaik. Karenanya tidaklah mengherankan bila kemakmuran bukan lagi menjadi barang mewah di China. Boom ekonomi telah membawa kemajuan besar dalam standar kehidupan kebanyakan orang urban China.
Korupsi merupakan salah satu tantangan politik dan ekonomi terbesar yang dihadapi oleh China di abad ke-21. Korupsi adalah sebuah kerugian ekonomi yang besar dan suatu “polusi sosial” yang mengakibatkan masalah-masalah seperti kerusakan lingkungan, ketidakstabilan sosial politik, dan menurunnya kredibilitas pejabat pemerintah. Menurut survei di tahun 1998 dan 1999, orang China melihat korupsi sebagai faktor utama yang menyumbang pada instabilitas sosial.
Selanjutnya, pemerintah China telah melancarkan serangkaian kebijakan untuk melawan korupsi, meski hasil dan tingkat efektivitasnya masih diperdebatkan hingga kini. Salah satu kritik terhadap kampanye antikorupsi pemerintah misalnya, adalah pesimisme bahwa hukum akan menyentuh mereka yang berkuasa: “Yang mereka lakukan adalah menembak sejumlah kecil lalat (pejabat rendahan), tetapi membiarkan kabur macan besar (kader senior)”.
DAFTAR PUSTAKA
No comments:
Post a Comment